Ahamdulillah
Ini soal dan jawaban kisi-kisi UTS tapi masih ada beberapa yang belum lengkap. Jawabannya diambil dari materi presentasiKalau teman-teman merasa ada jawaban yang lebih lengkap tolong di kirim lewat komentar atau hubungi langsung ke orangnya.
Semoga bermanfaat.
1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup ekologi pemerintahan!
Konsep ekologi (ecology) berasal dari kata gerik oikos (rumah) dan logos (pengetahuan). Ekologi merupakan cabang dari Biologi. Secara leksikografi ekologi didefinisikan sebagai cabang biologi berurusan dengan hubungan-hubungan antara organisme dan lingkungan merekaSecara sosiologi ekologi didefinisikan sebagai cabang sosiologi berkaitan dengan jarak dan saling ketergantungan orang dan lembaga.
Ekologi Pemerintahan dapat difenisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya (das sein) maupun sebagaimana diharapkan (das sollen).
Ruang Lingkup Ekologi Pemerintahan
Nilai-nilai lingkungan (ruang dan waktu) yang ditransfer, dipertukarkan, atau ditransformasikan dari lingkungan ke bidang pemerintahan, searah atau timbal balik adalah energi dari lingkungan fisik diwujudkan melalui iptek, suara (vote, dukungan legitimasi) dari lingkungan social diwujudkan dalam bentuk demokrasi dan dalam arti tertentu, rahmat dari lingkungan transedental (Tuhan YME) yang diwujudkan dalam bentuk imtak.
2. Jelaskan konsep Pemerintah dan Pemerintahan dan mengapa pemerintahan itu perlu!
Pemerintahan adalah gejala sosial yang tak terhindarkan dan ada dimanapun;
Pemerintahan, lahir sebagai kebutuhan manusia;
Pemrintahan, merupakan organisasi paling tua dimuka bumi;
Pemerintah, merupakan organisasi yang dikendalikan oleh seseorang, sekelompok orang, bahkan banyak orang;
Pemerintah, merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki otoritas istimewa;
Pemerintah, merupakan organisasi yang memperoleh otoritas tertentu dari Tuhan dan orang banyak;
Pemerintah, adalah sekelompok orang yang melakukan tugas pemerintahan sebagai wujud dari kontrak sosial;
Pemerintah, sebagian orang yang memiliki kewajiban menjalankan amanah orang banyak ke arah tujuan yang disepakati;
Pemerintahan, adalah proses dimana sekelompok orang yang memiliki kepercayaan mengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman dan wajar;
Pemerintahan, merupakan proses interaksi antara sekelompok orang yang memerintah dengan sekelompok orang yang diperintah dalam mencapai tujuan bersama.
Pemerintah menjalankan tugas jasa publik dan layanan civil;
Pemerintah adalah personifikasi konkrit dari pengelolaan suatu negara;
Pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan cabang kekuasaan yang dibagi dalam bentuk eksekutif, legislatif dan yudikatif;
Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif saja;
Pemerintah menunjukkan badan, organisasi, institusi, lembaga sebagai pelaksana proses pemerintahan;
Pemerintahan menunjukkan proses interaksi oleh badan2 pemerintah dengan masyarakat.
3. Jelaskan mengenai Good Government dan Good Governance dan pengaruhnya terhadap ekologi pemerintahan!
Konsep good government
Berdasarkan praktek pemerintahan di berbagai negara ditengarai adanya “bad government”, yang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai cara berpemerintahan yang baik (good government).
konsep good governance
*Menurut World Bank, Governance diartikan sebagai ‘the way state power is used in managing economic and social resources for development society’. Dengan demikian,
governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.
*UNDP, mengartikan governance sebagai ‘the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels’. Kata governance, diartikan sbg penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan.
4. Jelaskan ciri-ciri pokok bad goverment dan good government!
Bad Government
Lamban dan bersifat reaktif
Arogan
Korup
Birokratisme
Boros
Bekerja secara naluriah
Enggan berubah
Kurang berorientasi pada kepentingan publik
Good Government
Proaktif
Ramah dan Persuasif
Transparan
Mengutamakan proses dan produk
Proporsional dan profesional
Bekerja secara sistemik
Pembelajaran sepanjang hayat
Menempatkan stakeholder & shareholder ditempat utama
5. Jelaskan pengaruh ekologi pemerintahan
Pengaruh ekologi terhadap pemikiran sosial politik di eropa berasal dari penekanan pada pemikiran di abad 18 dan 19 tentang kemampuan manusia untuk berubah dan menggapai kesempurnaan (perfectibility). Montesquieu menisbahkan peran signifikan pada faktor iklim dan geografis dalam membentuk diversitas kultural dan sosial dan variasi bentuk-bentuk pemerintahan.
Menurut Klitgaard (2000), korupsi terjadi karena :
Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability
Minggu, 03 Juli 2011
A. Pendahuluan
Di era otonomi daerah seperti sekarang pemerintah daerah dan kota di sibukkan dengan pembangunan yang di biayai oleh APBN/APBD dari daerah masing-masing. Setiap daerah di berikan hak untuk membangun daerahnya dalam bidang apapun yaitu ekonomi, kesehatan, pembangunan, keamanan dll. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya dalam bentuk fisik seperti jalan, gedung sekolah, tempat pariwisata, rumah dan sebagainya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dilakukan agar putra putri Indonesia khususnya kota pekanbaru dapat bersaing dalam semua bidang dan di harapkan mereka mampu membangun, mengelola, dan memanfaatkan potensi yang ada di Pekanbaru baik sekarang maupun yang akan datang. SDM yang memiliki daya saing dan kredebilitas tinggi di harapkan juga mampu menjadi motorik untuk kemajuan seluruh komponen masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya.
Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dalam :
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga
negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Atas dasar UU di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan adalah termasuk dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau perencanaan pembangunan daerah jangka panjang. Karena pendidikan yang di peroleh dalam masa belajar sebagaimana di sebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 di sebutkan bahwa pendidikan sebagai wadah pengembangan potensi diri yang bertujuan untuk berkepribadian dan berpengetahuan untuk dirinya, bangsa, agama dan Negara.
Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, ¬2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):
1. Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (economic growth) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (economic development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangun¬an, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.
Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.
Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production centered development ¬(Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai people-centered development atau panting people first (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pem¬bangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai ¬subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.
B. Pembahasan
SMKN 1 Pekanbaru magangkan siswa ke Malaysia (Metro Riau).
Pihak sekolah telah berkomitmen untuk magangkan siswanya ke Malaysia, hal ini dilakukan agar para siswa memiliki pengetahuan, skill, pengalaman dan daya saing terhadap bangsa dan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri kedepannya. Dengan di magangkannya siswa ke luar negeri diharapkan juga ilmu yang didapatkan disana dapat di aplikasikan di kota pekanbaru. Karena suatu kedepannya dapat dimungkinkan di Pekanbaru berdiri perusahaan otomotif sehingga tenaga kerja local dapat bekerja di negerinya sendiri, serta dapat menyerap investasi dan nilai ekonomis. Dalam hal ini pihak sekolah harus mendapat dukungan serta apresiasi dari pihak pemerintah kota, orang tua murid dan seluruh komponen masyarakat. Sehingga dengan dukungan yang luar biasa tersebut dapat menjadi pemicu semangat siswa agar selalu memberikan kontribusi positif baik kepada sekolah, dirinya maupun lingkungan luas.
C. Kesimpulan
Pihak pemda harus mengapresiasi trobosan yang dilakukan pihak sekolah dengan pemberian ijin, dukungan dana, serta dukungan penyedia lowongan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bentuk apresiasi tersebut juga dapat di tuangkan dalam bentuk Perda yang mengatur tentang semuanya yang menyangkut di atas. Hal diatas merupakan perencanaan pembangunan SDM dalam jangka panjang sehingga dapat memanfaatkan SDA, peluang dan untuk kesejahteraan kedepannya.Pada hakekatnya pembangunan nasional dan pembangunan daerah didukung oleh pembangunan multi dimensial.
DOSEN PEMBIMBING:
Annisa Mardatillah. S.Sos, M.Si
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(ISSU PPD DI KOTA PEKANBARU)
OLEH:
PRIYO HANIS : 087310408
KELAS IP E
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2011
Di era otonomi daerah seperti sekarang pemerintah daerah dan kota di sibukkan dengan pembangunan yang di biayai oleh APBN/APBD dari daerah masing-masing. Setiap daerah di berikan hak untuk membangun daerahnya dalam bidang apapun yaitu ekonomi, kesehatan, pembangunan, keamanan dll. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya dalam bentuk fisik seperti jalan, gedung sekolah, tempat pariwisata, rumah dan sebagainya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dilakukan agar putra putri Indonesia khususnya kota pekanbaru dapat bersaing dalam semua bidang dan di harapkan mereka mampu membangun, mengelola, dan memanfaatkan potensi yang ada di Pekanbaru baik sekarang maupun yang akan datang. SDM yang memiliki daya saing dan kredebilitas tinggi di harapkan juga mampu menjadi motorik untuk kemajuan seluruh komponen masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya.
Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dalam :
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga
negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Atas dasar UU di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan adalah termasuk dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau perencanaan pembangunan daerah jangka panjang. Karena pendidikan yang di peroleh dalam masa belajar sebagaimana di sebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 di sebutkan bahwa pendidikan sebagai wadah pengembangan potensi diri yang bertujuan untuk berkepribadian dan berpengetahuan untuk dirinya, bangsa, agama dan Negara.
Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, ¬2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):
1. Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (economic growth) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (economic development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangun¬an, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.
Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.
Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production centered development ¬(Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai people-centered development atau panting people first (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pem¬bangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai ¬subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.
B. Pembahasan
SMKN 1 Pekanbaru magangkan siswa ke Malaysia (Metro Riau).
Pihak sekolah telah berkomitmen untuk magangkan siswanya ke Malaysia, hal ini dilakukan agar para siswa memiliki pengetahuan, skill, pengalaman dan daya saing terhadap bangsa dan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri kedepannya. Dengan di magangkannya siswa ke luar negeri diharapkan juga ilmu yang didapatkan disana dapat di aplikasikan di kota pekanbaru. Karena suatu kedepannya dapat dimungkinkan di Pekanbaru berdiri perusahaan otomotif sehingga tenaga kerja local dapat bekerja di negerinya sendiri, serta dapat menyerap investasi dan nilai ekonomis. Dalam hal ini pihak sekolah harus mendapat dukungan serta apresiasi dari pihak pemerintah kota, orang tua murid dan seluruh komponen masyarakat. Sehingga dengan dukungan yang luar biasa tersebut dapat menjadi pemicu semangat siswa agar selalu memberikan kontribusi positif baik kepada sekolah, dirinya maupun lingkungan luas.
C. Kesimpulan
Pihak pemda harus mengapresiasi trobosan yang dilakukan pihak sekolah dengan pemberian ijin, dukungan dana, serta dukungan penyedia lowongan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bentuk apresiasi tersebut juga dapat di tuangkan dalam bentuk Perda yang mengatur tentang semuanya yang menyangkut di atas. Hal diatas merupakan perencanaan pembangunan SDM dalam jangka panjang sehingga dapat memanfaatkan SDA, peluang dan untuk kesejahteraan kedepannya.Pada hakekatnya pembangunan nasional dan pembangunan daerah didukung oleh pembangunan multi dimensial.
DOSEN PEMBIMBING:
Annisa Mardatillah. S.Sos, M.Si
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(ISSU PPD DI KOTA PEKANBARU)
OLEH:
PRIYO HANIS : 087310408
KELAS IP E
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2011
BAB 1
PENDAHULUAN
Pemerintahsebagai ilmu mempunyai sifat umum dan universal dalam arti memiliki unsure-unsur yang sama dan kapanpun ilmu pemerintahan diterapkan. Dengan adanya pengaruh lingkungan sekitarnya, banyak para ahli mulaitertarik untuk pempelajari dan mempergunakan metode pendekatan yang analogdengan cabang ilmu Biologi, yaitu Ekologi yang mempelajari pengaruh hubungan timbale balik antara alam sekitarnya dengan bio-organisme. J.Wbews dengan metode tersebut menyelidiki ekologi manusia.
Dalam pokok bahasan ekologi pemerintahan akan di bahas pengertian ekologi, hubungan ekologi dengan pemerintahan,pengaruh ekologi dengan pemerintah.
A. Pengertian
Ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Oikos yang artinya rumah tangga dan logos adalah ilmu. Berkaitan dengan study pemerintahan, maka prinsip ekologi dapat di analogkan bahwa pemerintahan sebagai organisme yang mempunyai hubungan pengaruh timbale balik dengan lingkungan hidupnya. Setelah mengetahui pengertian pemerintahan maka kita juga perlu memahami apa itu pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh dan berasal dari bahasa inggris yaitu steer yang artinya mengemudikan. Jadi pemerintahan dapat di artikan ilmu yang mempelajari bagaimana mengemudikanorang yang baik. C.F Strong (dalam Ermaya Suryadinata, 1993:8) mendevinisikan pemerintahan dengan menekankan pada kekuasaan untuk memelihara perdamaian dan keamanan serta memaksakan hokum. Sedangkan W.S Sayremembuat devinisi “Government” is best defined the organized agency of the state, expressing and exercising its authority : yang artinya pemerintahan adalah lembaga Negara yang terorganisir yang memperlibatkan dan menjalankan kekuasaanya.
Jadi dalam hal ini pemerintahan erat sekali dengan kekuasaaan, dapat dikatakan pemerintahan tanpa kekuasaan maka tidak dapat berfungsi. Dalam arti sempit pemerintahan adalah pelaksanaan urusan Negara oleh eksekutif. Sedangkan dalam arti luas adalah eksekutif, legislative dan yudikatif. Ekologi di kenal sebagai perbendaharaan kata a.n terutama melalui tulisan-tulisan seorang Profesor havard, John M. Gaus(1894-1969), setelah seorang pelopor a.n; ia menguraikan ekologi dengan serangkaian perkuliahan kesohornya di Universitas Alabama tahun 1954, dan selanjutnya terbit dengan judul : Reflectins on Public Administration:.Gaus mengajar ilmu politik tidak lama setelah perang dunia I. Kepedulian Gaus terhadap Ekologi pemerintahan didorong oleh hirauan khusus terhadap perubahan.
B. Hubungan Ekologi Dengan Pemerintahan
Wilson dan Goodnow mengemukakan bahwa setiap pemerintahan mempunyai dua fungsi pokok, yaitu;
• Politik, segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan kehendak dari pada Negara(Legislatif).
• Pemerintahan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak tersebut(Eksekutif).
Namun kedua fungsi tersebut tidak boleh dipisahkan secara paksa. Keduanya merupakan bagian yang integral dan independent dari pada proses pemerintahan. Asas pembagian ini hanyalah berarti bahwa golongan politisi mengkhususkan diri pada soal-soal pembuatan kebijakan sedangkan golongn pemerintahan mengkhususkan pada bidang pemerintahan. Untuk menjelaskan hubungan Ekologi dengan pemerintahan , pertama-tama perlu diperhatikan tinjauan ekologisnya, yang menghitungkan lingkungan dan kedua melihat pemerintah sebagai system yang terdiri dari input, proses, output dan feedback atau umpan balik. Sebagai suatu system pemerintahan mempunyai lingkungan, masukan-masukan, proses-proses dan keluaran-keluaran dan umpan balik dari sebuah reaksi input dan proses tersebut.
BAB II
HUBUNGAN EKOLOGI PEMERINTAHAN DENGAN MANAJEMEN STRATEGIS
A. Manajemen Strategis
Dalam semua organisasi, manajemen strategis meliputi aktivitas yang berlangsung terus-menerus dengan pola aktifitas siklus, dari kegiatan analisis lingkungan sampai pada kegiatan mengevaluasi dan mengawasi. Kelompok manajemen strategis menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi).
B. Lingkungan Organisasi (Pemerintahan)
Setiap organisasi dapat membuat banyak keputusan strategis, tapi umumnya hanya membuat satu rencana strategis. Rencana strategis itu menyeluruh, berjangka waktu tertentu dan dijabarkan dalam angka-angka, waktuserta biaya. Sebagaimana telah di ungkapkan bahwa salah satu aspek yang penting dalam manajemen strategis adalah factor lingkungan, yaitu factor-faktor di luar organisasi. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan yang berubah-ubah, manajemen strategis harus mampu melakukan analisis dan diagnosis yang cermat tentang lingkungannya. Menurut Suwarsono (1994: 24) lingkungan eksternal memiliki sifat tidak dapat dikendalikan, dan manajemen tidak memiliki kendali manajerial. Dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan tidak regular, regular dan pendekatan kontinyu.Dengan demikian lingkungan eksternal dan internal dengan tiga pendekatan itu dapat dilakukan:
• Identifikasi dan seleksi variable.
• Manajemen berusaha mengetahui karakter masing-masing indicator.
• Manajemen mengetahui implikasi manajerial, langsung maupun tidak langsung.
• Manajemen merumuskan berbagai antisipasi strategi, yaitu menyiapkan berbagai kemungkinan tanggapan yang di perlukan.
BAB III
PERILAKU PEMERINTAHAN
Untuk memahami perilaku pemerintahan maka dapat digunakan teori perilaku manusia dalam lingkungan organisasi pemerintahan.Karakteristik pribadi manusia dibentuk dari nilai agama, etnis dan tradisi. Nilai agama sangat besar pengaruhnya pada kepribadian manusia. Soekanto (1991:207) mengatakan bahwa berbagai agama dan mazhab-mazhab dalam agama akan melahirkan kepribadian yang berbeda dari setiap umat manusia. Menurut Salvatore (dalam Gibson, 1992:63) bahwa etnis dapat mempengaruhi kepribadian manusia, kecenderungan dan perangai sebagian besar di bentuk karena keturunan. Siagian (1991:54) berpendapat bahwa keturunan ini adalah segala sesuatu hal yang dibawa sejak lahir dan bahkan merupakan warisandari kedua orang tuanya, misalnya sifar marah dan kecerdasan. Selain itu karakteristik manusia dapat pula dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi mereka. Davis (1992:46) berpendapat bahwa orang-orang belajar bergantung pada budaya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan bagi mereka, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui caa menggapainya.
Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Siagian (1991:660) menyatakan, yang di maksud dengan pengalaman masa lalu adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa yang di laluinya dalam perja;lanan hidupnya. Setelah di uraikan ada tiga komponen pokok yang mempengaruhi perilaku manusia yang di bawanya kedalam organisasi. Dilain pihak organisasi di pengaruhi pula oleh tiga komponen, yaitu: keadaan lingkungan, teknologi/ kemampuan, dan strategi.
Tugas Individu Dosen Pembimbing
Ekologi Pemerintahan Dr. Drs. H. Azam Awang, M.Si
RESUME EKOLOGI PEMERINTAHAN
Oleh:
PRIYO HANIS : 087310408
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2011
DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja, Kusnak. 1983. Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan. Bandung : Tarsito.
Adiwikarta, Sudardja. 1991. Beberapa Issue Sosiologi Tentang Masyarakat yang Sedang Membangun. Bandung : Program PascaSarjana UNPAD.
Garna, Judistira K. dan Rustam A. Sani. 1990. Antropologi Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan. Malaysia: UKM.
Garna, Judistira K. 1992. Teori-teori Perubahan Sosial. Bandunng : Pascasarjana UNPAD
Koentjaraningrat. 1992. Kebudayaan, Mentalitas dan Pengembangan. Jakarta: P.T. Gramedia.
Rusidi. 1993. Metode dan Teknik Penelitian Ilmu-ilmu Social. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD
Santoso, Priyo Budi. 1993. Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sufian. 1995. Administrasi Organisasi dan Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.
PENDAHULUAN
Pemerintahsebagai ilmu mempunyai sifat umum dan universal dalam arti memiliki unsure-unsur yang sama dan kapanpun ilmu pemerintahan diterapkan. Dengan adanya pengaruh lingkungan sekitarnya, banyak para ahli mulaitertarik untuk pempelajari dan mempergunakan metode pendekatan yang analogdengan cabang ilmu Biologi, yaitu Ekologi yang mempelajari pengaruh hubungan timbale balik antara alam sekitarnya dengan bio-organisme. J.Wbews dengan metode tersebut menyelidiki ekologi manusia.
Dalam pokok bahasan ekologi pemerintahan akan di bahas pengertian ekologi, hubungan ekologi dengan pemerintahan,pengaruh ekologi dengan pemerintah.
A. Pengertian
Ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Oikos yang artinya rumah tangga dan logos adalah ilmu. Berkaitan dengan study pemerintahan, maka prinsip ekologi dapat di analogkan bahwa pemerintahan sebagai organisme yang mempunyai hubungan pengaruh timbale balik dengan lingkungan hidupnya. Setelah mengetahui pengertian pemerintahan maka kita juga perlu memahami apa itu pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh dan berasal dari bahasa inggris yaitu steer yang artinya mengemudikan. Jadi pemerintahan dapat di artikan ilmu yang mempelajari bagaimana mengemudikanorang yang baik. C.F Strong (dalam Ermaya Suryadinata, 1993:8) mendevinisikan pemerintahan dengan menekankan pada kekuasaan untuk memelihara perdamaian dan keamanan serta memaksakan hokum. Sedangkan W.S Sayremembuat devinisi “Government” is best defined the organized agency of the state, expressing and exercising its authority : yang artinya pemerintahan adalah lembaga Negara yang terorganisir yang memperlibatkan dan menjalankan kekuasaanya.
Jadi dalam hal ini pemerintahan erat sekali dengan kekuasaaan, dapat dikatakan pemerintahan tanpa kekuasaan maka tidak dapat berfungsi. Dalam arti sempit pemerintahan adalah pelaksanaan urusan Negara oleh eksekutif. Sedangkan dalam arti luas adalah eksekutif, legislative dan yudikatif. Ekologi di kenal sebagai perbendaharaan kata a.n terutama melalui tulisan-tulisan seorang Profesor havard, John M. Gaus(1894-1969), setelah seorang pelopor a.n; ia menguraikan ekologi dengan serangkaian perkuliahan kesohornya di Universitas Alabama tahun 1954, dan selanjutnya terbit dengan judul : Reflectins on Public Administration:.Gaus mengajar ilmu politik tidak lama setelah perang dunia I. Kepedulian Gaus terhadap Ekologi pemerintahan didorong oleh hirauan khusus terhadap perubahan.
B. Hubungan Ekologi Dengan Pemerintahan
Wilson dan Goodnow mengemukakan bahwa setiap pemerintahan mempunyai dua fungsi pokok, yaitu;
• Politik, segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan kehendak dari pada Negara(Legislatif).
• Pemerintahan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak tersebut(Eksekutif).
Namun kedua fungsi tersebut tidak boleh dipisahkan secara paksa. Keduanya merupakan bagian yang integral dan independent dari pada proses pemerintahan. Asas pembagian ini hanyalah berarti bahwa golongan politisi mengkhususkan diri pada soal-soal pembuatan kebijakan sedangkan golongn pemerintahan mengkhususkan pada bidang pemerintahan. Untuk menjelaskan hubungan Ekologi dengan pemerintahan , pertama-tama perlu diperhatikan tinjauan ekologisnya, yang menghitungkan lingkungan dan kedua melihat pemerintah sebagai system yang terdiri dari input, proses, output dan feedback atau umpan balik. Sebagai suatu system pemerintahan mempunyai lingkungan, masukan-masukan, proses-proses dan keluaran-keluaran dan umpan balik dari sebuah reaksi input dan proses tersebut.
BAB II
HUBUNGAN EKOLOGI PEMERINTAHAN DENGAN MANAJEMEN STRATEGIS
A. Manajemen Strategis
Dalam semua organisasi, manajemen strategis meliputi aktivitas yang berlangsung terus-menerus dengan pola aktifitas siklus, dari kegiatan analisis lingkungan sampai pada kegiatan mengevaluasi dan mengawasi. Kelompok manajemen strategis menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi).
B. Lingkungan Organisasi (Pemerintahan)
Setiap organisasi dapat membuat banyak keputusan strategis, tapi umumnya hanya membuat satu rencana strategis. Rencana strategis itu menyeluruh, berjangka waktu tertentu dan dijabarkan dalam angka-angka, waktuserta biaya. Sebagaimana telah di ungkapkan bahwa salah satu aspek yang penting dalam manajemen strategis adalah factor lingkungan, yaitu factor-faktor di luar organisasi. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan yang berubah-ubah, manajemen strategis harus mampu melakukan analisis dan diagnosis yang cermat tentang lingkungannya. Menurut Suwarsono (1994: 24) lingkungan eksternal memiliki sifat tidak dapat dikendalikan, dan manajemen tidak memiliki kendali manajerial. Dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan tidak regular, regular dan pendekatan kontinyu.Dengan demikian lingkungan eksternal dan internal dengan tiga pendekatan itu dapat dilakukan:
• Identifikasi dan seleksi variable.
• Manajemen berusaha mengetahui karakter masing-masing indicator.
• Manajemen mengetahui implikasi manajerial, langsung maupun tidak langsung.
• Manajemen merumuskan berbagai antisipasi strategi, yaitu menyiapkan berbagai kemungkinan tanggapan yang di perlukan.
BAB III
PERILAKU PEMERINTAHAN
Untuk memahami perilaku pemerintahan maka dapat digunakan teori perilaku manusia dalam lingkungan organisasi pemerintahan.Karakteristik pribadi manusia dibentuk dari nilai agama, etnis dan tradisi. Nilai agama sangat besar pengaruhnya pada kepribadian manusia. Soekanto (1991:207) mengatakan bahwa berbagai agama dan mazhab-mazhab dalam agama akan melahirkan kepribadian yang berbeda dari setiap umat manusia. Menurut Salvatore (dalam Gibson, 1992:63) bahwa etnis dapat mempengaruhi kepribadian manusia, kecenderungan dan perangai sebagian besar di bentuk karena keturunan. Siagian (1991:54) berpendapat bahwa keturunan ini adalah segala sesuatu hal yang dibawa sejak lahir dan bahkan merupakan warisandari kedua orang tuanya, misalnya sifar marah dan kecerdasan. Selain itu karakteristik manusia dapat pula dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi mereka. Davis (1992:46) berpendapat bahwa orang-orang belajar bergantung pada budaya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan bagi mereka, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui caa menggapainya.
Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Siagian (1991:660) menyatakan, yang di maksud dengan pengalaman masa lalu adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa yang di laluinya dalam perja;lanan hidupnya. Setelah di uraikan ada tiga komponen pokok yang mempengaruhi perilaku manusia yang di bawanya kedalam organisasi. Dilain pihak organisasi di pengaruhi pula oleh tiga komponen, yaitu: keadaan lingkungan, teknologi/ kemampuan, dan strategi.
Tugas Individu Dosen Pembimbing
Ekologi Pemerintahan Dr. Drs. H. Azam Awang, M.Si
RESUME EKOLOGI PEMERINTAHAN
Oleh:
PRIYO HANIS : 087310408
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2011
DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja, Kusnak. 1983. Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan. Bandung : Tarsito.
Adiwikarta, Sudardja. 1991. Beberapa Issue Sosiologi Tentang Masyarakat yang Sedang Membangun. Bandung : Program PascaSarjana UNPAD.
Garna, Judistira K. dan Rustam A. Sani. 1990. Antropologi Sosiologi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan. Malaysia: UKM.
Garna, Judistira K. 1992. Teori-teori Perubahan Sosial. Bandunng : Pascasarjana UNPAD
Koentjaraningrat. 1992. Kebudayaan, Mentalitas dan Pengembangan. Jakarta: P.T. Gramedia.
Rusidi. 1993. Metode dan Teknik Penelitian Ilmu-ilmu Social. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD
Santoso, Priyo Budi. 1993. Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sufian. 1995. Administrasi Organisasi dan Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.
Langganan:
Postingan (Atom)